Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

(1) Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ekonomi dan SDA mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
b. pelaksanaan verifikasi rancangan Renja dan Renstra Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
d. pengoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
j. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan

(1) Kepala Subbidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :
a. merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
b. menganalisis rancangan Renja dan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
f. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
i. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
j. merencanakan pengendalian pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbidang Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan

2) Kepala Subbidang Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas :
a. merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan;
b. menganalisis rancangan Renja dan Renstra Perangkat Daerah Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan;
c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan;
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan;
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan;
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan;
g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan;
h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan;
i. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan;
j. merencanakan pengendalian pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan;
k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan;
l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.