Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

(1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maksud ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
b. verifikasi rancangan Renja dan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBDBidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
j. pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbidang PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup

1) Kepala Subbidang PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
a. merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup;
b. menganalisis rancangan Renja dan Renstra Perangkat Daerah Urusan PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup;
c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup;
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup;
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup;
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup;
g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup;
h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup;
i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk Urusan PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup;
j. merencanakan pengendalian pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup;
k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup;
l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbidang Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan

(2) Kepala Subbidang Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan mempunyai tugas :
a. merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian;
b. menganalisis rancangan Renja dan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan;
c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan;
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan;
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan;
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan;
g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan;
h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan;
i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk Urusan Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan;
j. merencanakan pengendalian pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan;
k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan;
l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.