Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

(1) Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
b. pelaksanaan verifikasi Renja dan Renstra Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi, bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
i. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
l. pengoordinasian dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja

(1) Kepala Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas :
a. merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
b. menganalisis rancangan Renja dan Renstra Perangkat Daerah Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
g. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
j. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, Sekretariat Daerah dan Aparatur

Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, Sekretariat Daerah dan Aparatur mempunyai tugas :
a. merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, KORPRI, Sekretariat Daerah dan Aparatur;
b. menganalisis rancangan Renja dan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, KORPRI, Sekretariat Daerah dan Aparatur;
c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD,RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, KORPRI, Sekretariat Daerah dan Aparatur;
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, KORPRI, Sekretariat Daerah dan Aparatur;
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, KORPRI, Sekretariat Daerah dan Aparatur;
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, KORPRI, Sekretariat Daerah dan Aparatur;
g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, KORPRI, Sekretariat Daerah dan Aparatur;
h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, KORPRI, Sekretariat Daerah dan Aparatur;
i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, KORPRI, Sekretariat Daerah dan Aparatur;
j. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, KORPRI, Sekretariat Daerah dan Aparatur;
k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, KORPRI, Sekretariat Daerah dan Aparatur;
l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, KORPRI, Sekretariat Daerah dan Aparatur; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.